Padang,Padek—Tampaknya pemerintah belum siap untuk melaksanakan rehab rekon (RR) pascatsunami di Mentawai. Sebab, setelah 3 kali perpanjangan masa tanggap darurat belum juga dimulai rehab rekonstruksi. Seharusnya usai masa tanggap darurat 31 Desember lalu segera dilakukan rehab rekon tapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) justru menyediakan dana sebesar Rp 13,9 miliar untuk masa early recovery (percepatan pemulihan), yakni masa transisi dari tanggap darurat menuju RR.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Harmensyah mengungkapkan masa early recovery (ER) itu dilakukan guna mensinergikan dan mempersiapkan masyarakat Mentawai menuju RR. Sebab itulah percepatan pemulihan Mentawai akan dilakukan dalam dua bulan pertama 2011 ini.
“Ini merupakan program pemulihan dini yang akan melibatkan masyarakat korban tsunami Mentawai, relawan dan pemerintah. Karena itu, kita minta pada Pemkab untuk segera mempersiapkan ruang pelatihan dan fasilitas lainnya,”instruksi Harmen saat rapat bersama pemerintah, PMI dan NGO di ruang rapat BPBD Sumbar, Selasa (19/1).
Tapi ketidaksiapan pemerintah juga tampak pada masa percepatan pemulihan ini. Sebab, rapat koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan nonpemerintah baru dilakukan 24 Januari mendatang, artinya awal Februari masa percepatan pemulihan ini efektif dilaksanakan. Padahal masa percepatan pemulihan sudah terhitung awal Januari ini hingga akhir Februari mendatang.
Lambannya percepatan pemulihan Mentawai juga dibuktikan dari keterlambatan penyampaian petunjuk teknis (juknis) pemulihan ke pemkab Mentawai. Padahal jika pemulihan ingin segera dilakukan tentunya pemerintah sejak jauh hari telah merancang juknis rehab rekon dan percepatan pemulihan sehingga bisa efektif dan tepat waktu.
Harmensyah membenarkan pihaknya belum menyampaikan juknis percepatan pemulihan dan RR pada Pemkab Mentawai yang disebabkan oleh keterlambatan juknis dari pemerintah pusat. Otomatis, sosialisasi juknis ke kabupaten juga molor. Sesuai juknis dari BNPB, dana early recovery sebesar Rp 13,9 miliar itu tidak boleh digunakan untuk pengadaan barang hanya diizinkan untuk pelatihan dan persiapan menuju masa rehab rekon.
Sayangnya, BPBD belum mempunyai konsep untuk percepatan pemulihan sehingga perlu mengadakan rapat dengan lembaga nonpemerintah dalam mengupayakan pemulihan pra-rehab rekon yang akan diadakan di Pangeran Beach Hotel Rabu (24/1) dan Kamis (25/1) mendatang. “Pada masa ini kita minta Pemkab bersiap dengan mengesahkan kepengurusan PjOK. Sebab sejak tanggap darurat lalu kita sudah ingatkan tapi sekarang belum juga disahkan,”tutur pria berkacamata itu.
Sementara itu, Pemkab Mentawai meragukan kesiapannya dalam efektivitas masa ER. Sebab, waktu pelaksanaan hanya 1 bulan sedangkan dana yang dicurahkan oleh BNPB cukup besar. Waktu pelaksanaan masa ER dinilai sangat minim dilakukan dalam mempersiapkan masa RR nantinya. Sebab, banyak infrastruktur yang hancur pascatsunami begitupun halnya dengan kondisi masyarakat yang masih gamang dan tinggal di daerah pengungsian.
“Kalau memang masa ER ini akan dilakukan, harus ada juknis dan kesepakatan yang kita buat seperti pembenahan manajemen dan rancangan struktur atau tim kerja pada masa percepatan pemulihan. Agar tidak ada salah komunikasi dan bentrok antar instansi dikemudian hari,”ungkap wakil bupati Mentawai, Wakil Bupati Mentawai Yudas Sabagalet.
Plt Sekda Mentawai, Faisal Syarif mengungkapkan Pemkab telah melakukan penunjukan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Mentawai, tapi sedang menunggu tandatangan dari Bupati Mentawai, Edison Saleleubajaj. Sebelum Februari, PjOK sudah terbentuk dan bisa bekerja dalam masa RR.
Pascatsunami Mentawai, telah dilakukan berbagai program pemulihan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Pada masa ER dan RR mendatang, beberapa NGO telah merancang program guna membantu percepatan pemulihan Mentawai. Seperti yang dilakukan Mercy Corps, dengan mengadakan promosi kesehatan yang melibatkan 40 ribu masyrakat Mentawai dari Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora Selatan dan Sikakap sejak awal 2011 hingga Oktober mendatang.
Begitupun dengan Survaid yang telah melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat yang melibatkan 5.178 masyarakat sipora selatan dan pagai selatan sejak November 2010 hingga akhir 2011 nanti. Sementara Yayasan Fiel Indonesia juga mengadakan riset perencanaan kesehatan berbasis masyarakat yang dilakukan di Maonai dan Tumalai Februari 2011 ini.
“Ada banyak program yang telah dibantu oleh lembaga nonpemerintah. Nantinya kami tinggal melanjutkan program ini sehingga tidak perlu dimulai dari nol lagi,”tutur Faisal. (m)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar