Padang, Padek—Ketersediaan bidan di Sumbar masih kurang dari kebutuhan. Saat ini, dari 2.908 desa atau nagari, belum semuanya memiliki bidan yang berjumlah 4.060 orang. Rinciannya, 2.486 bidan berstatus PNS dan 1.364 bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT), belum tersebar di setiap nagari.
Dinas Kesehatan Sumbar mencatat ada empat kabupaten yang belum memenuhi standar minimal pelayanan kesehatan 1 desa 1 bidan. Yakni Kabupaten Limapuluh Kota, Solok, Sijunjung dan Dharmasraya. Untuk 15 kabupaten/kota lainnya, sudah memenuhi standar minimal, meski masih ada bidan yang bertumpuk di pusat kota saja.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Rosnini Safitri, Limapuluh Kota dengan 401 nagari, hanya memiliki 243 bidan PNS dan 142 bidan PTT. Sementara Kabupaten Solok yang punya 243 nagari, hanya memiliki 103 bidan PNS dan 76 bidan PTT.
Begitupun Dharmasraya, dengan 253 nagari hanya memiliki 117 bidan PNS dan 39 bidan PTT. Yang terparah di Solsel, 152 nagari hanya ada 26 bidan PNS dan 23 bidan PTT. ”Kekurangan bidan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita pada tahun 2011 dan ke depannya. Bagaimana mendapatkan bidan yang mau dan mampu ditempatkan hingga ke desa terpencil,” tutur Rosnini ditemui di aula Gubenuran, beberapa waktu lalu.
Untuk Mentawai, hanya ada 51 bidan yang terdiri dari 39 bidan PNS dan 12 bidan PTT. Sedangkan Padang, justru 4 kali lebih banyak jumlah bidan dibandingkan total kelurahan yang ada. Dari 101 kelurahan, Padang punya 454 tenaga bidan yang terdiri dari 152 bidan PNS dan 92 bidan PTT.
Asisten II Setprov Sumbar, Syafrial mengungkapkan, persoalan kesehatan masyarakat Sumbar lainnya adalah belum tercapainya target angka kunjungan ke puskesmas 1,8 persen di tahun 2010. Sebab, angka kunjungan untuk Sumbar masih di posisi 2 persen. Bahkan lima daerah, Bukittinggi, Padangpanjang, Pariaman, Padangpariaman dan Limapuluh Kota masih berada di atas angka kunjungan rata-rata Sumbar.
”Indikator kesehatan masyarakat yang ditargetkan belum tercapai. Ini pekerjaan lanjutan untuk kami di tahun 2011 ini. Dengan tingginya angka kunjungan ke puskesmas, artinya tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Inilah yang perlu ditekan, tentunya dengan program kesehatan yang menjangkau hingga ke pelosok desa,” tuturnya.
Dari pemetaan permasalahan pelayanan kesehatan 2010, kata Syafrial, pemanfaatan rumah sakit di Sumbar yang ditargetkan 60,85 persen di tahun 2010, juga masih di atas target itu, yakni 70,4 persen.
Begitu juga tingkat kunjungan posyandu cukup tinggi. Meski belum seratus persen masyarakat yang memiliki anak dan balita mengunjungi posyandu, setidaknya angka 67,8 persen kunjungan telah melampaui target 65 persen.
Yang membanggakan, angka K4 (ibu hamil yang diperiksa), 2010 lalu tercatat 91 persen ibu hamil telah rutin memeriksa kehamilan ke tenaga kesehatan. Begitu juga persalinan yang menggunakan jasa tenaga kesehatan mencapai 90,8 persen. Artinya, pemanfaatan tenaga kesehatan cukup baik, bahkan melampaui target 2010 yang hanya 90 persen.
Yang menjadi persoalan adalah pemberian ASI eksklusif masih minim. Hanya 65 persen ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif. Ada 8 kabupaten/kota yang masih rendah pemberian ASI eksklusif, yakni Padangpariaman, Tanahdatar, Solok, Dharmasraya, Padang, Payakumbuh Padangpanjang dan Kota Solok.
Begitu juga dengan angka gizi kurang di Sumbar, cukup tinggi di 8 kabupaten/kota. Seperti, Padangpariaman, Pariaman, Pasaman, Kabupaten Solok, Sijunjung, Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Mentawai di atas target 2010 lalu, 11,4 persen.
Syafrial menyadari peningkatan kesehatan perlu digenjot setiap tahun. Menurutnya, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan memadai, sedianya diimbangi peningkatan pelayanan kesehatan. Hingga 2011, tercatat 60 rumah sakit (RS) yang terdiri dari 21 RS pemerintah, 35 RS swasta dan 4 RS TNI/Polri di Sumbar.
Total tempat tidur untuk RS pelat merah sebanyak 2.938 kamar (63,4 persen) dan RS swasta 1.696 persen (36,6 persen). Keberadaan RS juga disokong oleh puskesmas di Sumbar sebanyak 250 unit. 87 unit di antaranya menyediakan rawat inap. Sementara itu, ada 907 puskesmas pembantu, 256 puskesmas kelurahan, 1.761 polindes, 7.021 posyandu dan 2.379 poskesdes.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar