Pemprov Sumbar Tak Kantongi Data WNI asal Sumbar di Jepang

Padang,Padek—Memalukan, lagi-lagi pemprov Sumbar tak bisa memberikan data tentang warganya yang berada di luar negeri. Setelah sebelumnya, pemprov kalangkabut ditanya data soal warga yang berada di Mesir saat kerusuhan Februari lalu, kini pemprov Sumbar pun gelagapan karena tak memiliki data warga Sumbar yang bekerja dan kuliah di Jepang saat gempa dan tsunami, jumat (11/3) lalu.  Bahkan, hingga hari kedua pascatsunami di Miyagi, Jepang, pemprov Sumbar masih belum mengantongi data WNI asal Sumbar di negara matahari terbit itu.

Kepala Bina Sosial Sumbar, Abdul Ghafar mengungkapkan Pemprov Sumbar masih menunggu data dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang saat ini sedang turun ke pusat terjadinya tsunami di Jepang guna mencari tahu kabar WNI disana. Pendataan itu akan memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan pendataan WNI asal Sumbar di Mesir pascarevolusi di negara piramida itu, sebab untuk pendataan di wilayah bencana tentunya tidak mudah.

“Kita (Pemprov) nggak punya data itu, makanya kita koordinasi dengan Kemenlu soal data berapa warga Sumbar yang ada di Jepang dan bagaimana kondisi mereka terkini,”jelas Ghafar dihubungi via telpon, Minggu (13/3).

Lemahnya pendataan WNI asal Sumbar yang berada di luar negeri memang tak kali ini terbukti. Sebelumnya, Pemprov juga ketahuan tak memiliki data warganya yang berada di Mesir pascakerusuhan. Pemprov pun hanya bisa menunggu data dari pemerintah pusat. Kini, kejadian itu terulang lagi, pemprov kembali lalai dalam mendata warganya yang ada di Jepang.

Sementara itu, ketua Komisi I DPRD Sumbar, Zulkifli Zailani mengungkapkan tidak adanya data warga Sumbar yang berada di Jepang membuktikan bahwa pemprov tidak peduli pada warganya. Kepedulian yang minim itu diyakini tidak hanya terjadi untuk warga Sumbar di Jepang dan Mesir saja, tapi juga di negara lainnya.

“Ini kan memalukan, ketika public bertanya-tanya soal kabar keluarganya yang ada di luar negeri, contohnya Jepanng pascatsunami, pemprov tak mampu menjawab karena memang mereka tak memiliki data warganya yang ada di negara itu,”jelas Zulkifli.

Lebih lanjut ia menjelaskan tak satu pun pejabat di lingkungan pemprov Sumbar yang mengantongi data jumlah warganya yang ada di Jepang membuktikan perhatian terhadap rakyat yang sangat minim. Meskipun pemprov tak memiliki data valid soal masyarakatnya yang ada di Jepang, setidaknya pemprov masih mengantongi data mahasiswa asal Sumbar yang mendapatkan beasiswa di Jepang. Sebab, setiap tahunnya pemprov menjatahkan beasiswa untuk mahasiswa S1 s/d S3 di universitas di Jepang.

“Aneh kan banyak mahasiswa kita di Jepang yang dapat beasiswa tapi kenapa pemprov tak mengantongi data itu?,”tegasnya.

Ditambahkannya, kerjasama Sumbar dan Jepang pun telah dilakukan sejak lama, dimana mahasiswa tamatan SMK di Sumbar dimiliki kesempatan untuk dimagangkan di Jepang. Setidaknya juga ada data siswa Sumbar yang sedang dimagangkan ke Jepang. Pencatatan masyarakat dan mahasiswa Sumbar yang ada di luar negeri, harusnya diupdate setiap waktu sehingga data base mengenai mahasiswa Sumbar yang ada di luar negeri komplit. Ketika sewaktu-waktu data itu dibutuhkan untuk mencari informasi tentang kondisi mereka di luar negeri, pemprov bisa dengan gampang melacaknya.

“Ok lah kalau sekarang pemprov tidak ada data, setidaknya mereka berusaha untuk mencari data di PJTKI atau di Imigrasi. Jangan hanya menunggu dari Kemenlu saja. Harus ada wujud perhatian pemprov dong,” tegasnya.

Zulkifli menilai, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno harus segera memperbaiki kinerja pegawai dan sistem pendataan yang buruk di pemerintahannya. Setidaknya, dinas kependudukan dan dinas tenaga kerja memiliki data yang valid tentang masyarakat Sumbar yang ada di luar negeri dan segera menginstruksikan instansi terkait itu untuk mendata seluruh warganya yang sedang berada di Jepang.

"Harusnya ada himbauan perusahaan pengerah tenaga kerja ke Jepang untuk melakukan pendataan, sehingga bisa diketahui kondisinya, apakah ada warga Bali yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami," katanya.

Sumbar dan Jepang selama ini telah menjalin hubungan yang sangat baik dalam berbagai bentuk kerja sama. Warga Sumbar juga banyak yang bekerja di negeri Matahari Terbit itu. Melalui pendataan yang dilakukan, akan diketahui secara pasti jumlah warga Sumbar yang kini berada di Jepang dan diketahui kondisinya, untuk kemudian dilakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Dengan berbekal data-data warga Sumbar di Jepang itu lanjut Zulkifli, Pemprov perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, untuk mendalami data-data itu, apakah mereka tinggal di kawasan pusat gempa atau di daerah yang aman. Saat ini, masyarakat butuh perhatian pemprov terhadap masyarakatnya yang ada di Jepang dengan memberikan informasi terkini kondisi warga Sumbar disana kepada keluarga di Sumbar.

“Saat ini banyak keluarga yang kesulitan menghubungi keluarga atau anaknya yang ada di Jepang. Kasihan mereka kelimpungan. Kalau ditumpukan pada pemerintah pusat saja, tentu tidak begitu optimal perhatiannya," ungkap politisi dari  Hanura itu.

Dihubungi terpisah, Rektor Unand, Musliar Kasim mengungkapkan sekitar 30 dosen Unand yang berada di Jepang untuk melanjutkan kuliahnya berada dalam kondisi selamat dan sehat. Sebab, tak satu pun dosen Unand yang berada tepat didaerah terjadinya tsunami di Miyagi Jepang itu.

“Para dosen sudah mengabari kami (Unand,red) soal kondisi mereka disana. Saat ini, tidak ada korban jiwa, karena memang semua pengajar kita tidak ada yang berada di Myagi. Korban gempa pun juga tidak ada,” tutur Musliar.