Tsunami Tak Pengaruhi Kerjasama Sumbar-Jepang

Kerjasama Sumbar-Jepang

Padang,Padek—Gempa berkekuatan 8,9 SR disertai tsunami di Jepang telah merusak infrastruktur, tapi tak otomatis berdampak serius terhadap perekonomian di Sumbar. Jika Jepang segera pulih, hubungan ekonomi itu dipastikan tak terganggu. Namun jika Jepang terus terpuruk, baru akan berdampak pada kerjasama Sumbar-Jepang yang telah dibina sejak beberapa tahun lalu.

Seperti yang diketahui, pemprov Sumbar telah membangun rencana sister province dengan Jepang. Sumbar juga telah melakukan ekspor tuna dalam jumlah besar ke negara matahari terbit itu dan menjalin kerjasama berupa penangkapan ikan dan pembinaan nelayan penangkap ikan di pesisir pantai di Sumbar. Kerjasama yang dilakukan pemprov dan Jepang memang telah membuahkan hasil yang nyata. Maka sangat disayangkan jika hubungan kerjasama ini terganggu karena bencana di Jepang.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbar, Yosmeri mengungkapkan 2011 ini akan dijajaki kerjasama yang lebih besar dengan Jepang dalam hal perikanan dan penangkapan tuna di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Bahkan rencananya, tahun ini Jepang akan mengirimkan kapalnya ke Indonesia dalam waktu dekat setelah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan.

“Kita sudah ada pembicaraan dengan Jepang untuk mengirimkan kapalnya ke Indonesia. Kita minta yang diatas 100 GT. Tapi Jepang berencana mengirim dibawah 100 GT. Ini akan kami rembukkan kembali,”jelas Yosmeri ditemui di kantor Gubernur, kemarin.

Rencana itu telah dirancang cukup lama, sebab sejak dimulainya kerjasama penangkapan tuna tahun 2008 lalu, Jepang baru menyewa kapal masyarakat setempat untuk mengangkut hasil tangkapan tuna dari tengah laut. Setelah ditangkap, barulah tuna segar itu dikirim ke Jepang melalui Singapura. Ekspor tuna dari Sumbar ke Jepang terus meningkat setiap tahunnya, ditahun 2008 tuna yang dikirim ke negara pesumo itu hanya 318.201 kg per enam bulan. Namun 2010 lalu sudah meningkat menjadi 1000 ton per tahunnya.

“Kalau untuk ekspor tuna, kita hanya kirim ke dua negara yakni Jepang dan Amerika. Untuk tuna segar dan besar dikirim ke Jepang, untuk tuna yang sedikit lebih kecil dan tidak begitu segar dikirim ke Amerika,” tukas Yosmeri.

Awal kerjasama dengan Jepang, kemampuan nelayan Sumbar untuk mengolah dan menangkap tuna memang masih minim dan tradisional. Namun sejak masuknya Jepang ke Indonesia, nelayan diajarkan cara penangkapan ikan. Setelah itu, Jepang juga mendirikan rumpon untuk mengolah tuna. Negara matahari terbit itu pun juga membawa ekstrak MR (semacam zat untuk mengawetkan tuna) agar tuna yang dikirim dari Sumbar ke Jepang tetap segar begitu tiba di negaranya.

”Kita upayakan pembicaraan pada Kementerian terkait untuk memberikan izin kapal Jepang masuk ke Sumbar. Kerjasama dengan Jepang cukup menguntungkan kita, karena itu kita sambut baik kerjasama dengan Kagawa kali ini,” tutur Yosmeri.

Kegamangan Sumbar terhadap kondisi Jepang pascatsunami memang beralasa. Sebab, awal tahun 2011 ini Sumbar telah mengekspor ikan tuna sebanyak 600 ekor. Angka itu menunjukkan peningkatan positif bagi usaha pengolahan dan penangkapan tuna di Sumbar. Pengiriman ikan tuna awal 2011 ini sedang dipuncaknya, namun dengan tragedy tsunami di pasar tuna terbesar di dunia itu, dikhawatirkan diiringi oleh penurunan konsumsi tuna.

“Kita berharap hubungan kerjasama ini tidak mengganggu perekonomian di Jepang sehingga tidak berimbas pada kerjasama dengan kita. Soalnya, Jepang merupakan pasar tuna terbesar bagi Sumbar.

Yosmeri pada wartawan mengungkapkan ekspor tuna bisa dilakukan melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang via Jakarta dan Singapura. Dengan adanya ekspor melewati Singapura ini, frekuensi kegiatan ekonomi negara itu ke Sumbar lebih meningkat. Rute yang ditempuh pesawat itu yakni selama satu jam dari BIM ke Bandara Changi Singapura untuk transit pengisian bahan bakar, setelah itu terbang langsung ke Tokyo, Jepang dengan waktu tempuh enam jam. Ia menyebutkan, penerbangan cargo dilakukan secara reguler dengan jadwal tahap awal sekali sepekan. (mr)

Pemprov Sumbar Tak Kantongi Data WNI asal Sumbar di Jepang

Padang,Padek—Memalukan, lagi-lagi pemprov Sumbar tak bisa memberikan data tentang warganya yang berada di luar negeri. Setelah sebelumnya, pemprov kalangkabut ditanya data soal warga yang berada di Mesir saat kerusuhan Februari lalu, kini pemprov Sumbar pun gelagapan karena tak memiliki data warga Sumbar yang bekerja dan kuliah di Jepang saat gempa dan tsunami, jumat (11/3) lalu.  Bahkan, hingga hari kedua pascatsunami di Miyagi, Jepang, pemprov Sumbar masih belum mengantongi data WNI asal Sumbar di negara matahari terbit itu.

Kepala Bina Sosial Sumbar, Abdul Ghafar mengungkapkan Pemprov Sumbar masih menunggu data dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang saat ini sedang turun ke pusat terjadinya tsunami di Jepang guna mencari tahu kabar WNI disana. Pendataan itu akan memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan pendataan WNI asal Sumbar di Mesir pascarevolusi di negara piramida itu, sebab untuk pendataan di wilayah bencana tentunya tidak mudah.

“Kita (Pemprov) nggak punya data itu, makanya kita koordinasi dengan Kemenlu soal data berapa warga Sumbar yang ada di Jepang dan bagaimana kondisi mereka terkini,”jelas Ghafar dihubungi via telpon, Minggu (13/3).

Lemahnya pendataan WNI asal Sumbar yang berada di luar negeri memang tak kali ini terbukti. Sebelumnya, Pemprov juga ketahuan tak memiliki data warganya yang berada di Mesir pascakerusuhan. Pemprov pun hanya bisa menunggu data dari pemerintah pusat. Kini, kejadian itu terulang lagi, pemprov kembali lalai dalam mendata warganya yang ada di Jepang.

Sementara itu, ketua Komisi I DPRD Sumbar, Zulkifli Zailani mengungkapkan tidak adanya data warga Sumbar yang berada di Jepang membuktikan bahwa pemprov tidak peduli pada warganya. Kepedulian yang minim itu diyakini tidak hanya terjadi untuk warga Sumbar di Jepang dan Mesir saja, tapi juga di negara lainnya.

“Ini kan memalukan, ketika public bertanya-tanya soal kabar keluarganya yang ada di luar negeri, contohnya Jepanng pascatsunami, pemprov tak mampu menjawab karena memang mereka tak memiliki data warganya yang ada di negara itu,”jelas Zulkifli.

Lebih lanjut ia menjelaskan tak satu pun pejabat di lingkungan pemprov Sumbar yang mengantongi data jumlah warganya yang ada di Jepang membuktikan perhatian terhadap rakyat yang sangat minim. Meskipun pemprov tak memiliki data valid soal masyarakatnya yang ada di Jepang, setidaknya pemprov masih mengantongi data mahasiswa asal Sumbar yang mendapatkan beasiswa di Jepang. Sebab, setiap tahunnya pemprov menjatahkan beasiswa untuk mahasiswa S1 s/d S3 di universitas di Jepang.

“Aneh kan banyak mahasiswa kita di Jepang yang dapat beasiswa tapi kenapa pemprov tak mengantongi data itu?,”tegasnya.

Ditambahkannya, kerjasama Sumbar dan Jepang pun telah dilakukan sejak lama, dimana mahasiswa tamatan SMK di Sumbar dimiliki kesempatan untuk dimagangkan di Jepang. Setidaknya juga ada data siswa Sumbar yang sedang dimagangkan ke Jepang. Pencatatan masyarakat dan mahasiswa Sumbar yang ada di luar negeri, harusnya diupdate setiap waktu sehingga data base mengenai mahasiswa Sumbar yang ada di luar negeri komplit. Ketika sewaktu-waktu data itu dibutuhkan untuk mencari informasi tentang kondisi mereka di luar negeri, pemprov bisa dengan gampang melacaknya.

“Ok lah kalau sekarang pemprov tidak ada data, setidaknya mereka berusaha untuk mencari data di PJTKI atau di Imigrasi. Jangan hanya menunggu dari Kemenlu saja. Harus ada wujud perhatian pemprov dong,” tegasnya.

Zulkifli menilai, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno harus segera memperbaiki kinerja pegawai dan sistem pendataan yang buruk di pemerintahannya. Setidaknya, dinas kependudukan dan dinas tenaga kerja memiliki data yang valid tentang masyarakat Sumbar yang ada di luar negeri dan segera menginstruksikan instansi terkait itu untuk mendata seluruh warganya yang sedang berada di Jepang.

"Harusnya ada himbauan perusahaan pengerah tenaga kerja ke Jepang untuk melakukan pendataan, sehingga bisa diketahui kondisinya, apakah ada warga Bali yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami," katanya.

Sumbar dan Jepang selama ini telah menjalin hubungan yang sangat baik dalam berbagai bentuk kerja sama. Warga Sumbar juga banyak yang bekerja di negeri Matahari Terbit itu. Melalui pendataan yang dilakukan, akan diketahui secara pasti jumlah warga Sumbar yang kini berada di Jepang dan diketahui kondisinya, untuk kemudian dilakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Dengan berbekal data-data warga Sumbar di Jepang itu lanjut Zulkifli, Pemprov perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, untuk mendalami data-data itu, apakah mereka tinggal di kawasan pusat gempa atau di daerah yang aman. Saat ini, masyarakat butuh perhatian pemprov terhadap masyarakatnya yang ada di Jepang dengan memberikan informasi terkini kondisi warga Sumbar disana kepada keluarga di Sumbar.

“Saat ini banyak keluarga yang kesulitan menghubungi keluarga atau anaknya yang ada di Jepang. Kasihan mereka kelimpungan. Kalau ditumpukan pada pemerintah pusat saja, tentu tidak begitu optimal perhatiannya," ungkap politisi dari  Hanura itu.

Dihubungi terpisah, Rektor Unand, Musliar Kasim mengungkapkan sekitar 30 dosen Unand yang berada di Jepang untuk melanjutkan kuliahnya berada dalam kondisi selamat dan sehat. Sebab, tak satu pun dosen Unand yang berada tepat didaerah terjadinya tsunami di Miyagi Jepang itu.

“Para dosen sudah mengabari kami (Unand,red) soal kondisi mereka disana. Saat ini, tidak ada korban jiwa, karena memang semua pengajar kita tidak ada yang berada di Myagi. Korban gempa pun juga tidak ada,” tutur Musliar.