Tingkat Konsumsi Ikan Sumbar Rendah

Padang,Padek—Produksi ikan Sumbar rendah, ini merupakan implikasi dari tidak optimalnya teknik dan alat penangkapan ikan. Akibatnya, harga ikan pun mahal sehingga masyarakat Sumbar harus berpikir berulangkali untuk mengkonsumsi ikan. Tak mengherankan jika tingkat konsumsi ikan Sumbar sangat rendah. Hingga kini, konsumsi ikan Sumbar baru mencapai 25,86 kg/kapita/tahun. Angka itu jauh dibawah target nasional yakni 30,47 kg/kapita/tahunnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Yosmeri mengungkapkan produksi ikan Sumbar memang masih rendah. Misalnya untuk produksi ikan air tawar hanya 105.000 juta ton per tahun sementara untuk produksi ikan laut 191.000 juta ton per tahunnya. Kurangnya suplay akan berimbas pada tingginya harga produksi ikan, sementara daya beli masyarakat Sumbar tidak begitu tinggi.

“Akibatnya, konsumsi ikan sangat minim. Inilah yang ingin kita siasati. Bagaimana caranya agar produksi meningkat dan harga ikan bisa ditekan. Jadi, konsumsi ikan pun akan meningkat. Terlebih jika kita juga sosialisasikan makanan olahan dari ikan, tentu cara ini akan memancing peningkatan konsumsi,”jelas Yosmeri ditemui usai rapat koordinasi pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Daerah (Forikan) Sumbar, Rabu (20/4).

Lebih lanjut Yosmeri pada Padang Ekspres mengungkapkan kebiasaan mengkonsumsi ikan pada masyarakat Sumbar harus ditingkatkan demi kesejahteraan nelayan. Tak hanya segi ekonomis, mengkonsumsi ikan juga baik untuk kesehatan. Sebab, ikan merupakan sumber protein utama, yakni berkisar antara 20 hingga 35 persen.

“Kebiasaan mengonsumsi ikan dapat meningkatkan umur harapan hidup rata-rata penduduk Jepang yang saat ini menempati posisi tertinggi di dunia, yakni mencapai 76,3 tahun untuk pria dan 82,5 tahun untuk wanita,"jelasnya.

Namun untuk meningkatkan konsumsi ikan, perlu peningkatan teknik dan peralatan penangkapan ikan guna meningkatkan produksi ikan. Jika harga ikan dapat ditekan, maka pengusaha pengolaahan makanan dari ikan akan berkembang. Alhasil, angka konsumsi ikan di Sumbar pun akan meningkat. Sebab, jika dibandingkan dengan konsumsi ikan di Jepang yakni 100 kg per kapita per tahunnya, Sumbar tertinggal jauh.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Sumbar, Yulia mengungkapkan dalam sosialisasi konsumsi ikan, perlu juga memperhatikan kualitas ikan yang hendak dimasak. Pasalnya, setiap tahun di bulan Agustus hingga Oktober sering terjadi keracunan makanan yang disebabkan oleh ikan tongkol. Misalnya, untuk tahun 2010 lalu, ada 15 kasus yang tercatat keracunan. Separuh diantaranya diakibatkan konsumsi tongkol.

“Makanya kalau disosialisasikan untuk konsumsi ikan, ada baiknya juga sekalian sosialisasikan bagaimana cara pengolahan ikan dan ajarkan ikan mana yang baik dan tidak baik untuk dimakan,”tuturnya.

Persoalan yang juga mengemuka dari rakor Forikan ini, yakni keluhan pengusaha pengolah makanan dari ikan akibat harga bahan mentah yang mahal. Jika harga ikan sudah mahal, tentunya biaya pengolahan akan membengkak. Kalaupun dijual dengan harga yang sepadan, konsumen pun akan berpikir ulang untuk membeli ikan.

Akibatnya, industri pengolahan makanan dari ikan banyak yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi tingginya harga ikan di Sumbar. Bahkan, harga ikan dari perairan Sumbar jauh lebih tinggi dibandingkan harga ikan import seperti ikan Thailand. Maka tak jarang, ikan import pun mengambil alih pemasaran ikan di Sumbar. (mr)

Refleksi Hari Kartini 2011

Bias jender dalam pendidikan di Sumbar masih terjadi. Daerah yang menganut sistem matrilineal ini ternyata belum sepenuhnya mengakomodir hak perempuan dalam mengenyam pendidikan. Pihak keluarga, terutama yang berpendidikan rendah, masih memprioritaskan pendidikan untuk kaum laki-laki.

Nuraeni,  44, warga Purus, yang sehari-hari berdagang sayur di Pasar Raya, Padang, tak punya cukup uang menyekolahkan anak perempuannya hingga ke bangku kuliah. Dia masih membiayai sekolah 5 anaknya yang lain.
Menurutnya, pendidikan bagi perempuan memang penting, namun menamatkan sekolah hingga SMA pun sudah jauh lebih baik. ”Yo harus dikorbanan ciek. Si Anna (begitu ia biasa memanggil anak perempuan sulungnya) pun lah satuju kalau indak lanjut kuliah,” tuturnya.

Anak keduanya, Rio yang baru saja menjalani Ujian Nasional 2011, akan melanjutkan kuliah ke peguruan tinggi negeri di Padang. Meski masih ada tanggungan, tapi Nuraeni tak bisa menolak keinginan Rio kuliah.
Padahal, ketika Anna menyampaikan keinginan kuliah 3 tahun lalu, Nuraeni dengan tegas menolaknya. ”Kalau Rio kan ka jadi kepala rumah tangga. Kalau ndak sikolah tinggi, payah cari karajo. Kalau inyo dapek karajo rancak, kan bisa membiayai adiak-adiaknyo juo,” kilah Nuraeni.

Dalam benak wanita berambut putih ini, tanpa melanjutkan kuliah pun Anna tetap bisa hidup berkecukupan. Sebab, Anna dinikahkan dengan pedagang pecah belah di Pasar Raya yang hidup berkecukupan. Beda dengan Rio, jika tidak dikuliahkan, akan sulit mendapatkan jodoh. Sebab, perempuan akan memilih pria yang mapan dan berpendidikan tinggi.

Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar, saat ini ada 2,7 persen perempuan di Sumbar mengalami buta huruf.
Angka itu, dua kali lebih banyak dibandingkan buta huruf laki-laki, yakni 1,3 persen.
Jumlah penduduk buta aksara itu, merupakan persentase penduduk berusia 15 hingga 46 tahun.

Penduduk wanita yang paling banyak buta huruf  terdapat di Mentawai. Pada 2008 lalu, sekitar 11,8 persen perempuan belum mengecap bangku sekolah. Sementara laki-laki hanya 6 persen. Begitu juga 2009, perempuan yang masih buta huruf  6,38 persen, laki-laki 4 persen.

Jaminan pendidikan pada anak-anak merupakan salah satu upaya penting untuk menghentikan bertambahnya pekerja anak di tengah situasi krisis yang masih melanda dunia. Jaminan itu terutama mesti difokuskan pada anak-anak perempuan yang rentan dikorbankan dari bangku sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Mendidik anak perempuan akan berdampak jangka panjang pada peningkatan kesehatan, nutrisi, pekerjaan, dan pertumbuhan.

Sejak zaman penjajahan, anak perempuan memang kerap dikorbankan. Misalnya, jika dikaitkan dengan budaya, banyak keluarga yang memilih untuk mempertahankan anak laki-laki di sekolah daripada anak perempuan dalam kondisi krisis ekonomi. Banyak anak perempuan yang tidak punya akses untuk ke sekolah dan bekerja. Kondisi kesehatan, keamaan dan moral mereka berada dalam kondisi membahayakan.
Untuk mengatasi pekerja anak, pendekatan yang terintegrasi perlu dilakukan dengan mengurangi kemiskinan, menyediakan pendidikan bagi semua dan meningkatkan pengembangan ekonomi dan sosial. Penekanan yang penting terutama pada pendidikan sebagai salah satu perlindungan terbaik menghentikan pekerja anak.

Lain Nuraeni lain pula Etiriati. Ibu tiga anak yang berprofesi sebagai penjemur ikan di Pasia Nan Tigo itu berprinsip tak ada perbedaan dalam memberikan pendidikan terhadap anak lelaki maupun perempuan. Sebab, pendidikan merupakan masa depan anak. Jadi, tak adil jika anak perempuan harus dimarjinalkan dari pendidikan.

”Den yo harus manguliahan anak. Ndak padusi, ndak kilaki samo sado e. Kini dek tamat sekolah rakyat, den cuma bisa jadi tukang jamua ikan. Dek tu den harok ka anak-anak ko bisa jadi urang,” ungkap Eti.
Dua dari tiga anaknya memang telah menginjak bangku kuliah. Anak pertama, Deni kuliah di semester 6, sementara adiknya Dewi semester 4. Keduanya merupakan mahasiswa Unand dan UNP.

Eti memang tak ingin membedakan perlakuan terhadap anak-anaknya hanya karena jenis kelamin. Sebab, pengalaman masa lalunya membuat Eti sadar bahwa pendidikan terhadap anak perempuan pun penting. Terlebih untuk menjadikan anak perempuan sosok yang mandiri, tegar dan mampu mencari nafkah sendiri.

Sosiolog dari Unand, Damsar mengungkapkan, masih tingginya jurang pemisah antara tingkat pendidikan pria dan wanita di Sumbar menunjukkan belum meratanya pendidikan di Ranah Minang. Ini disebabkan pandangan konvensional orang awak yang masih berharap tinggi pada peran mamak.

Mamak dalam Minangkabau, diharapkan bisa menjaga anak kemenakannya. Sebab itu, mamak haruslah orang yang berpendidikan dan cerdas. Sehingga, ia dapat menjaga keluarga batih-nya. Anak laki-laki merupakan calon mamak di masa mendatang. Karena itu, anak laki-laki perlu mendapatkan pendidikan tinggi.

Tak mengherankan, jika dalam keluarga kurang mampu, anak laki-laki menjadi prioritas mendapatkan pendidikan dibanding anak perempuan. Meski demikian, pendidikan wanita Minangkabau jauh lebih baik dibandingkah wanita di daerah lainnya sebagai dampak dari sistem matrilineal di Minangkabau. ”Sejak zaman Belanda dulu, pendidikan wanita Minangkabau menduduki posisi dua teratas setelah wanita Minahasa,” jelasnya.(mr)

Pemerintah Gratiskan Biaya Bersalin

Padang, Padek—Ini kabar gembira ibu hamil dan melahirkan. Terhitung April ini, pemerintah menanggung segala biaya cek kandungan, persalinan hingga pascamelahirkan lewat Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Keluarga tidak mampu akan mendapatkan pengobatan dan biaya persalinan gratis di seluruh rumah sakit (RS) pemerintah.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar Rosnini Savitri mengungkapkan ada juga rumah sakit swasta dan bidan desa yang menyediakan persalinan gratis kelas III. Tapi, hanya bisa dilakukan rumah sakit swasta dan bidan yang telah menandatangani MoU dengan Dinkes Sumbar.

”Kematian ibu dan bayi selama ini terjadi disebabkan karena proses persalinan dilakukan tenaga nonmedis. Melalui pelayanan Jampersal, kita memberikan pelayanan persalinan melalui tenaga medis, bagi masyarakat yang tidak mampu, khusus untuk kelas III,” ungkap Kepala Rosnini Savitri, kepada Padang Ekspres, di Auditorium Gubenuran Rabu (20/4).

Pelayanan Jampersal mencakup pemeriksaan sebelum kelahiran yang dilaksanakan selama empat kali, proses persalinan dan pemeriksaan pascakelahiran selama tiga kali. Semuanya dilakukan secara gratis. Bagi tenaga bidan yang melakukan pelayanan ini, Dinkes akan memberikan reward Rp420 ribu/persalinan.

Khusus RS swasta yang ingin memberikan pelayanan Jampersal, harus menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Dinkes kabupaten/kota. Bidan yang memiliki klinik persalinan, juga dapat melakukan pelayanan ini. Namun dengan ketentuan klinik yang dimiliki telah memenuhi standar persalinan.

”Saat ini, baru RS Siti Hawa, yang telah melakukan MoU dengan Dinas Kesehatan Kota Padang. Saya berharap, RS swasta dapat mendukung program ini,” harap wanita berjilbab itu.
Pelaksanaan program Jampersal masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Salah satunya keterbatasan tenaga bidan. Dinkes masih membutuhkan 20 persen tenaga bidan untuk mendukung pelayanan persalinan. Caranya, dengan mengurangi dan memindahkan tenaga bidan yang berada di puskesmas ke bidan desa. Pasalnya, kebutuhan ideal terhadap bidan desa, adalah masing-masing satu desa harus memiliki satu bidan.

Dalam upaya meningkatkan SDM tenaga bidan, Dinkes Sumbar juga telah melakukan uji kompetensi terhadap 1300 tenaga bidan. Namun, dari hasil uji kompetensi, terdapat 30 persen tenaga bidan yang tidak lulus. Rosnini berharap, program Jampersal dapat berjalan baik, minimal, dapat meringankan 60 persen beban ibu melahirkan. Jika rata-rata ibu melahirkan di Sumbar berkisar 1.015 orang, maka diharapkan 60 persen di antaranya dapat di-cover dari biaya Jampersal.

Sekadar diketahui, Kemenkes telah membebaskan seluruh biaya persalinan bagi pasien melahirkan kelas III mulai tahun 2011 ini dengan menganggarkan dana Rp 1,45 triliun. Pembebasan biaya persalinan berlaku umum, tanpa memandang status ekonomi pasien. Rosnini mengimbau seluruh rumah sakit umum dan daerah di Sumbar yang telah diinstruksikan untuk membebaskan biaya persalinan kelas III, tidak lagi memungut biaya untuk kelas II meliputi normal, caesar, maupun yang mengalami komplikasi ketika melahirkan.

Pembebasan biaya persalinan tersebut tidak dibatasi untuk anak ke berapa setiap pasangan. Untuk memperoleh biaya persalinan gratis, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh ibu hamil, yakni ibu hamil harus sering melakukan kunjungan atau pemeriksaan rutin ke puskesmas, bidan, rumah sakit maupun dokter. Melakukan imunisasi dan mengikuti program keluarga berencana (KB).

”Pembebasan biaya persalinan tidak boleh mengurangi pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, bidan dan poliklinik desa. Karena itu, Dinkes akan terus memonitoring jalannya program dan menginstruksikan rumah sakit untuk mengatur kembali penugasan dokter dalam menangani persalinan,” ungkapnya.

Kendati pembebasan biaya persalinan diberikan secara cuma-cuma, sebaiknya masyarakat tetap merencanakan kehamilan. Jangan karena persalinan ditanggung pemerintah maka perencanaan kehamilan tidak diperhitungkan sehingga pasangan suami istri memiliki anak banyak. Sebab, mereka yang memiliki anak hingga lima atau enam anak tetap menyimpan risiko bersalin tinggi. (mr)

Lagi, Pencairan BOS Lamban

Padang,Padek—Perubahan sistem pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah memang tak mampu diimbangi oleh kabupaten/kota. Sejak tri wulan pertama pencairan dana BOS 2011 lalu hingga tri wulan kedua ini selalu terjadi keterlambatan pencairan dana. Meskipun Kementerian Pendidikan mengultimatum akan merekomendasikan pemotongan anggaran proyek pembangunan untuk kabupaten/kota yang lalai tapi hal itu tidak membuat daerah jera.

Buktinya, hingga kemarin baru Kota Padang yang sudah melakukan penyerapan dana BOS. Sementara 18 kabupaten/kota lainnya entah masih terkejut dengan perubahan penyederhanaan penyaluran dana pendidikan BOS atau memang lalai dalam bekerja sehingga penyerapan dana BOS terus terlambat dua triwulan berturut-turut.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sumbar, Samsurizal tak menampik masih ada18 kabupaten/kota lain yang berkutat dalam revisi Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS). Umumnya, mereka mengaku kesulitan dalam pembukuan rekening dan revisi RKPPS yang belum kelar. Sebab itulah, pencairan dana BOS oleh sekolah-sekolah di Sumbar lamban.

“Kita harapkan akhir April ini seluruh kabupaten/kota sudah bisa menyerap dana BOS. Untuk itu saya akan koordinasikan dengan daerah agar mempercepat penyerapan dana BOS sehingga bisa segera didistribusikan ke sekolah-sekolah,” tutur mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman itu, Rabu (20/4) di Auditorium Gubenuran.

Sejak aliran dana BOS tidak lagi melalui Kementerian Pendidikan Nasional tapi dipindahkan ke Kementerian Keuangan disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya ke sekolah. Idealnya pelaksanaan penyaluran akan lebih sederhana dibandingkan periode 2005-2010. Tapi jika pemko dan pemkab tidak siap dengan sistem baru ini, maka pencairan dana BOS akan menjadi masalah baru.

Penyederhanaan prosedur tersebut, kata dia, merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat penerimaan dana BOS di sekolah sehingga bisa segera digunakan untuk kepentingan anak-anak sekolah. Selain itu, penyederhanaan distribusi ini juga untuk mengurangi adanya keterlambatan penerimaan dana BOS di pemerintah kabupaten/kota dan sekolah.

Dana BOS mulai 2011 telah tercantum dalam APBD kabupaten/kota dengan total dana yang dialokasikan sebesar 385,5 miliar. Adapun besaran dana BOS untuk jenjang sekolah dasar di kota sebesar Rp 400 ribu per siswa per tahun, dan Rp 397 ribu per siswa per tahun untuk di kabupaten kota. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah sebesar Rp 575 per siswa per tahun di kota dan Rp 570 per siswa per tahun di kabupaten.

Penyerahan dana BOS langsung ke kas daerah menurut Samsulrizal sebenarnya lebih rumit karena ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya ketentuan yang menyebutkan dana BOS yang diterima harus dalam bentuk uang tunai. Uang itu harus digunakan sesuai prinsip school base management.

Mekanisme baru ini harus benar-benar disosialisasikan khususnya kepada para kepala sekolah. Para kepala sekolah harus memiliki pemahaman sesuai ketentuan mekanisme yang baru oleh karena itu harus ada 'capacity building'. Prinsip dasar penyaluran dana BOS 2011 yaitu harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penggunaan. Penggunaan dana BOS juga sudah ada petunjuk teknisnya.

Dalam mekanisme baru ini, sekolah diharapkan sudah memiliki perencanaan sejak awal untuk penggunaan dana BOS. Pelaksanaan penggunaannya juga harus dilaporkan secara transparan oleh manajemen BOS di daerah maupun di pusat. Karena langsung masuk ke kas kabupaten/kota, maka kewenangan Disdikpora atau Pemprov Sumbar tidak lagi sebagi penyalur tapi hanya mengkoordinir saja. Penyaluran dan evaluasi dana merupakan kewenangan Disdik kabupaten/kota, sedangkan penggunaan dana BOS menjadi kewenangan sekolah beserta komite sekolah. (mr)

Tsunami Tak Pengaruhi Kerjasama Sumbar-Jepang

Kerjasama Sumbar-Jepang

Padang,Padek—Gempa berkekuatan 8,9 SR disertai tsunami di Jepang telah merusak infrastruktur, tapi tak otomatis berdampak serius terhadap perekonomian di Sumbar. Jika Jepang segera pulih, hubungan ekonomi itu dipastikan tak terganggu. Namun jika Jepang terus terpuruk, baru akan berdampak pada kerjasama Sumbar-Jepang yang telah dibina sejak beberapa tahun lalu.

Seperti yang diketahui, pemprov Sumbar telah membangun rencana sister province dengan Jepang. Sumbar juga telah melakukan ekspor tuna dalam jumlah besar ke negara matahari terbit itu dan menjalin kerjasama berupa penangkapan ikan dan pembinaan nelayan penangkap ikan di pesisir pantai di Sumbar. Kerjasama yang dilakukan pemprov dan Jepang memang telah membuahkan hasil yang nyata. Maka sangat disayangkan jika hubungan kerjasama ini terganggu karena bencana di Jepang.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbar, Yosmeri mengungkapkan 2011 ini akan dijajaki kerjasama yang lebih besar dengan Jepang dalam hal perikanan dan penangkapan tuna di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Bahkan rencananya, tahun ini Jepang akan mengirimkan kapalnya ke Indonesia dalam waktu dekat setelah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan.

“Kita sudah ada pembicaraan dengan Jepang untuk mengirimkan kapalnya ke Indonesia. Kita minta yang diatas 100 GT. Tapi Jepang berencana mengirim dibawah 100 GT. Ini akan kami rembukkan kembali,”jelas Yosmeri ditemui di kantor Gubernur, kemarin.

Rencana itu telah dirancang cukup lama, sebab sejak dimulainya kerjasama penangkapan tuna tahun 2008 lalu, Jepang baru menyewa kapal masyarakat setempat untuk mengangkut hasil tangkapan tuna dari tengah laut. Setelah ditangkap, barulah tuna segar itu dikirim ke Jepang melalui Singapura. Ekspor tuna dari Sumbar ke Jepang terus meningkat setiap tahunnya, ditahun 2008 tuna yang dikirim ke negara pesumo itu hanya 318.201 kg per enam bulan. Namun 2010 lalu sudah meningkat menjadi 1000 ton per tahunnya.

“Kalau untuk ekspor tuna, kita hanya kirim ke dua negara yakni Jepang dan Amerika. Untuk tuna segar dan besar dikirim ke Jepang, untuk tuna yang sedikit lebih kecil dan tidak begitu segar dikirim ke Amerika,” tukas Yosmeri.

Awal kerjasama dengan Jepang, kemampuan nelayan Sumbar untuk mengolah dan menangkap tuna memang masih minim dan tradisional. Namun sejak masuknya Jepang ke Indonesia, nelayan diajarkan cara penangkapan ikan. Setelah itu, Jepang juga mendirikan rumpon untuk mengolah tuna. Negara matahari terbit itu pun juga membawa ekstrak MR (semacam zat untuk mengawetkan tuna) agar tuna yang dikirim dari Sumbar ke Jepang tetap segar begitu tiba di negaranya.

”Kita upayakan pembicaraan pada Kementerian terkait untuk memberikan izin kapal Jepang masuk ke Sumbar. Kerjasama dengan Jepang cukup menguntungkan kita, karena itu kita sambut baik kerjasama dengan Kagawa kali ini,” tutur Yosmeri.

Kegamangan Sumbar terhadap kondisi Jepang pascatsunami memang beralasa. Sebab, awal tahun 2011 ini Sumbar telah mengekspor ikan tuna sebanyak 600 ekor. Angka itu menunjukkan peningkatan positif bagi usaha pengolahan dan penangkapan tuna di Sumbar. Pengiriman ikan tuna awal 2011 ini sedang dipuncaknya, namun dengan tragedy tsunami di pasar tuna terbesar di dunia itu, dikhawatirkan diiringi oleh penurunan konsumsi tuna.

“Kita berharap hubungan kerjasama ini tidak mengganggu perekonomian di Jepang sehingga tidak berimbas pada kerjasama dengan kita. Soalnya, Jepang merupakan pasar tuna terbesar bagi Sumbar.

Yosmeri pada wartawan mengungkapkan ekspor tuna bisa dilakukan melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang via Jakarta dan Singapura. Dengan adanya ekspor melewati Singapura ini, frekuensi kegiatan ekonomi negara itu ke Sumbar lebih meningkat. Rute yang ditempuh pesawat itu yakni selama satu jam dari BIM ke Bandara Changi Singapura untuk transit pengisian bahan bakar, setelah itu terbang langsung ke Tokyo, Jepang dengan waktu tempuh enam jam. Ia menyebutkan, penerbangan cargo dilakukan secara reguler dengan jadwal tahap awal sekali sepekan. (mr)

Pemprov Sumbar Tak Kantongi Data WNI asal Sumbar di Jepang

Padang,Padek—Memalukan, lagi-lagi pemprov Sumbar tak bisa memberikan data tentang warganya yang berada di luar negeri. Setelah sebelumnya, pemprov kalangkabut ditanya data soal warga yang berada di Mesir saat kerusuhan Februari lalu, kini pemprov Sumbar pun gelagapan karena tak memiliki data warga Sumbar yang bekerja dan kuliah di Jepang saat gempa dan tsunami, jumat (11/3) lalu.  Bahkan, hingga hari kedua pascatsunami di Miyagi, Jepang, pemprov Sumbar masih belum mengantongi data WNI asal Sumbar di negara matahari terbit itu.

Kepala Bina Sosial Sumbar, Abdul Ghafar mengungkapkan Pemprov Sumbar masih menunggu data dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang saat ini sedang turun ke pusat terjadinya tsunami di Jepang guna mencari tahu kabar WNI disana. Pendataan itu akan memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan pendataan WNI asal Sumbar di Mesir pascarevolusi di negara piramida itu, sebab untuk pendataan di wilayah bencana tentunya tidak mudah.

“Kita (Pemprov) nggak punya data itu, makanya kita koordinasi dengan Kemenlu soal data berapa warga Sumbar yang ada di Jepang dan bagaimana kondisi mereka terkini,”jelas Ghafar dihubungi via telpon, Minggu (13/3).

Lemahnya pendataan WNI asal Sumbar yang berada di luar negeri memang tak kali ini terbukti. Sebelumnya, Pemprov juga ketahuan tak memiliki data warganya yang berada di Mesir pascakerusuhan. Pemprov pun hanya bisa menunggu data dari pemerintah pusat. Kini, kejadian itu terulang lagi, pemprov kembali lalai dalam mendata warganya yang ada di Jepang.

Sementara itu, ketua Komisi I DPRD Sumbar, Zulkifli Zailani mengungkapkan tidak adanya data warga Sumbar yang berada di Jepang membuktikan bahwa pemprov tidak peduli pada warganya. Kepedulian yang minim itu diyakini tidak hanya terjadi untuk warga Sumbar di Jepang dan Mesir saja, tapi juga di negara lainnya.

“Ini kan memalukan, ketika public bertanya-tanya soal kabar keluarganya yang ada di luar negeri, contohnya Jepanng pascatsunami, pemprov tak mampu menjawab karena memang mereka tak memiliki data warganya yang ada di negara itu,”jelas Zulkifli.

Lebih lanjut ia menjelaskan tak satu pun pejabat di lingkungan pemprov Sumbar yang mengantongi data jumlah warganya yang ada di Jepang membuktikan perhatian terhadap rakyat yang sangat minim. Meskipun pemprov tak memiliki data valid soal masyarakatnya yang ada di Jepang, setidaknya pemprov masih mengantongi data mahasiswa asal Sumbar yang mendapatkan beasiswa di Jepang. Sebab, setiap tahunnya pemprov menjatahkan beasiswa untuk mahasiswa S1 s/d S3 di universitas di Jepang.

“Aneh kan banyak mahasiswa kita di Jepang yang dapat beasiswa tapi kenapa pemprov tak mengantongi data itu?,”tegasnya.

Ditambahkannya, kerjasama Sumbar dan Jepang pun telah dilakukan sejak lama, dimana mahasiswa tamatan SMK di Sumbar dimiliki kesempatan untuk dimagangkan di Jepang. Setidaknya juga ada data siswa Sumbar yang sedang dimagangkan ke Jepang. Pencatatan masyarakat dan mahasiswa Sumbar yang ada di luar negeri, harusnya diupdate setiap waktu sehingga data base mengenai mahasiswa Sumbar yang ada di luar negeri komplit. Ketika sewaktu-waktu data itu dibutuhkan untuk mencari informasi tentang kondisi mereka di luar negeri, pemprov bisa dengan gampang melacaknya.

“Ok lah kalau sekarang pemprov tidak ada data, setidaknya mereka berusaha untuk mencari data di PJTKI atau di Imigrasi. Jangan hanya menunggu dari Kemenlu saja. Harus ada wujud perhatian pemprov dong,” tegasnya.

Zulkifli menilai, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno harus segera memperbaiki kinerja pegawai dan sistem pendataan yang buruk di pemerintahannya. Setidaknya, dinas kependudukan dan dinas tenaga kerja memiliki data yang valid tentang masyarakat Sumbar yang ada di luar negeri dan segera menginstruksikan instansi terkait itu untuk mendata seluruh warganya yang sedang berada di Jepang.

"Harusnya ada himbauan perusahaan pengerah tenaga kerja ke Jepang untuk melakukan pendataan, sehingga bisa diketahui kondisinya, apakah ada warga Bali yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami," katanya.

Sumbar dan Jepang selama ini telah menjalin hubungan yang sangat baik dalam berbagai bentuk kerja sama. Warga Sumbar juga banyak yang bekerja di negeri Matahari Terbit itu. Melalui pendataan yang dilakukan, akan diketahui secara pasti jumlah warga Sumbar yang kini berada di Jepang dan diketahui kondisinya, untuk kemudian dilakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Dengan berbekal data-data warga Sumbar di Jepang itu lanjut Zulkifli, Pemprov perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, untuk mendalami data-data itu, apakah mereka tinggal di kawasan pusat gempa atau di daerah yang aman. Saat ini, masyarakat butuh perhatian pemprov terhadap masyarakatnya yang ada di Jepang dengan memberikan informasi terkini kondisi warga Sumbar disana kepada keluarga di Sumbar.

“Saat ini banyak keluarga yang kesulitan menghubungi keluarga atau anaknya yang ada di Jepang. Kasihan mereka kelimpungan. Kalau ditumpukan pada pemerintah pusat saja, tentu tidak begitu optimal perhatiannya," ungkap politisi dari  Hanura itu.

Dihubungi terpisah, Rektor Unand, Musliar Kasim mengungkapkan sekitar 30 dosen Unand yang berada di Jepang untuk melanjutkan kuliahnya berada dalam kondisi selamat dan sehat. Sebab, tak satu pun dosen Unand yang berada tepat didaerah terjadinya tsunami di Miyagi Jepang itu.

“Para dosen sudah mengabari kami (Unand,red) soal kondisi mereka disana. Saat ini, tidak ada korban jiwa, karena memang semua pengajar kita tidak ada yang berada di Myagi. Korban gempa pun juga tidak ada,” tutur Musliar.